Kenaikan Harga BBM dan Bantuan Langsung Tunai

Kenaikan BBM belum lama ini sungguh membawa dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian kita.

Indonesian News, (AMO) –

Betapa tidak, kenaikan yang dipicu melambungnya harga minyak mentah dunia yang mencapai level di atas 100$ per barelnya merupakan opsi terakhir yang dimiliki pemerintah, sehingga memaksa pemerintah menaikkan harga BBM hampir 30%.

Naiknya harga BBM ini tentu memicu pro kontra masyarakat, ada yang setuju dengan langkah pemerintah menaikkan harga BBM, dan tidak sedikit pula yang memprotes kebijakan yang diambil oleh presiden tersebut.

Seolah-olah semua yang terjadi adalah kesalahan presiden. Pemerintah sendiri sudah menyiapkan penetapan kebijakan kenaikan harga BBM dan program kompensasi kenaikan harga BBM, yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (14/5).

Pemerintah yang diwakili Menko Kesra Aburizal Bakrie sudah memastikan, bahwa program tersebut sudah dirancang dengan baik yang terdiri dari 3 kluster.

Kluster yang pertama, bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran 19,1 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH), beras untuk masyarakat miskin (raskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan lain sebagainya.

Kluster kedua, pemberdayaan masyarakat atau yang sering disebut PNPM Mandiri yang pada tahun ini mencakup 3.999 kecamatan di 16.417 desa tertinggal dan sekitan 21.000 desa lainnya dengan anggaran Rp. 13,2 triliun.

Kluster ketiga, adalah penguatan usaha mikro dan makro.

Pemerintah juga telah menyediakan program penanggulangan kemiskinan dan kompensasi harga BBM seperti peningkatan penjualan beras bersubsidi diluar raskin dengan alokasi dana sebesar Rp. 4,2 triliun untuk buruh, PNS golongan I dan II, dan Tamtama TNI/Polri untuk sekitar 12 juta KK.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai dengan alokasi dana mencapai 14,1 triliun untuk jangka waktu 7 bulan pada tahun 2008, dengan sasaran 19,1 juta RTS sebesar Rp. 100 ribu per bulan per RTS.

Namun, jumlah uang Rp. 100 ribu per bulan dinilai jauh dari cukup. Sementara angka sekitar 19 juta orang yang berhak mendapatkan bantuan tunai ini juga, dianggap tidak menggambarkan angka kemiskinan yang sesungguhnya.

Banyak pemimpin daerah yang menyatakan, bahwa data statistik warga di daerahnya yang berhak mendapatkan BLT merupakan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005. Sementara untuk tahun 2008 belum diverifikasi.

Berbicara mengenai data, memang tidak akan pernah lepas dari sepersekian persen error, yang bagi orang awam tidak dapat ditolerir ; sedangkan BPS sendiri dengan metodologi dan kriteria yang dipegang tentu tidak dapat dipersalahkan begitu saja.

Pada tahun ini, ketika rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM sudah dalam tahap final, BLT pun tetap menjadi pilihan utama pemerintah untuk memberikan subsidi BBM kepada RTS, sehingga data BPS tahun 2005 “dipaksa” menjadi pilihan utama kembali, karena pemerintah tidak mempunyai persiapan sebelumnya, bahwa akan menaikkan harga BBM di tahun 2008, sehingga belum sempat menurunkan dana untuk BPS melakukan pendataan.

Menggunakan data tahun 2005 untuk BLT 2008 hendaknya menjadi pelajaran bagi Indonesia, BPS dan pemerintah khususnya.

Diperlukannya suatu tatanan yang baik dalam upaya menyediakan data secara terus menerus, uptodate, dan sistematis tentu memerlukan sebuah sistem yang ditopang oleh peran SDM TI Indonesia serta sarana dan prasarana yang memadai dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data, sudah saatnya pemerintah memperhatikan pembangunan SDM dan IT BPS.

Dampak Psikososial

Bantuan Langsung Tunai, sejak pertama kali dikucurkan bagi keluarga miskin (gakin) sangat rentan terhadap penyelewengan.

Di samping itu, tidak sedikit orang yang tak merasa malu mengaku miskin hanya karena menginginkan BLT itu.

Secara logika, seseorang enggan disebut miskin. Namun, pada kenyataannya adalah berlomba-lombanya masyarakat mendapatkan status miskin, menunjukkan hilangnya rasa malu ketika hal itu dilakukan secara kolektif, sehingga harga diri tidaklah lagi menjadi pertimbangan.

Ironisnya lagi, banyak orang yang pergi mengambil BLT tanpa memperhatikan tampilan luarnya. Ada yang berpakaian bak orang kantoran atau sembari menelepon sambil menerima BLT.

Secara psikososial, orang akan hilang rasa malunya jika melakukan sesuatu secara “barengan”. Demikian pula jika korupsi secara kolektif, tidak akan menimbulkan rasa malu bagi pelakunya.

Jika pada era Orde Baru berbagai daerah berebut meraih label daerah miskin untuk mendapat bantuan Inpres Desa Tertinggal (IDT), kini orang berebut meraih status miskin. Inilah symptom dari kondisi penyakit sosial yang berat, dan diperparah oleh sistem yang salah kaprah. BLT muncul sebagai virus psikososial yang dapat melumpuhkan potensi sumber daya manusia (SDM) dalam masyarakat.

Dalam satu tahun pemerintahan SBY-MJK, jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan meningkat drastis dari 37 juta menjadi 40 juta orang, terkait keputusan pemerintah yang menaikkan (dua kali) harga BBM secara drastis.

Jika menghadapi kemiskinan akibat penindasan, di situ pemerintah harus ekstra keras menegakkan hukum/keadilan dan pemberantasan korupsi.

Miskin akibat kemalasan bisa diatasi dengan mendorong gairah kerja, pelayanan yang mengarah pada program pengembangan, serta etos kerja yang melampaui pola ekonomi subsistem.

Tapi BLT justru menyebabkan banyak warga masyarakat memilih menjadi anggota keluarga miskin. BLT juga membuat makin kian tercekik dalam proses pemiskinan mutlak terhadap penduduk yang lemah ekonominya.

Politik-ekonomi yang dikembangkan mestinya bukan dengan bagi-bagi hadiah yang justru memupuk kemalasan berusaha. Tapi dengan peningkatan SDM dan kesempatan kerja. Misalnya melalui dana bergulir dan proyek padat karya. Hal ini memberdayakan masyarakat miskin.

Banyak kisah sukses dengan cara ini untuk memberdayakan masyarakat miskin, seperti yang dilakukan LSM Dian Desa di desa-desa Gunung Kidul dan Gunung Merapi. BLT Rp 300.000,- yang tak mungkin mencukupi belanja tiga bulan akibat meroketnya harga-harga, hanya merupakan proses penumpulan daya pikir dan memacu budaya instan, santai dan konsumtif masyarakat.

Ini jelas bukan pengentasan kemiskinan, tapi proses pemiskinan mutlak yang diperparah oleh kecurangan dan ketidakadilan dari lembaga-lembaga terkait. Bahkan tak sedikit warga miskin yang mengeluh karena tidak didata sebagai gakin.

Mari belajar dari perilaku suku Aborigin di Australia. Dulu mereka dikenal sebagai ksatria yang tangguh, pantang menyerah dalam berburu nafkah untuk keluarganya dengan menguasai alam.

Sebelum datang kaum imigran Eropa, usia mereka rata-rata 70-80 tahun. Cahaya hidup memancar dari wajah dan tatapan mata mereka. Tapi setelah terkena welfare programs dari kaum imigran, banyak dari mereka justru meninggal pada usia 38-40 tahun. Gairah dan semangat hidupnya sirna.

Langkah dan postur tubuh kaum lelaki dewasa suku Aborigin tak lagi tegap dan perkasa seperti leluhurnya.

Melalui welfare programs seperti dikeluhkan mayoritas warga Australia suku Aborigin, mereka merasa kehilangan peran, kehilangan kuasa atas alam, hidup dan masa depan, serta hidup tanpa harapan.

Akibatnya, terjadi tingkah laku sosial yang destruktif, terutama kekerasan dalam keluarga, alkohol, narkoba bahkan sampai membunuh dan bunuh diri. Ketika pemerintah Australia mengucurkan dana semacam BLT itu, kaum lelaki Aborigin kehilangan peran sebagai pencari nafkah bagi keluarga, karena mereka merasa tak perlu lagi berburu di hutan dan bekerja di kebun. Tiap bulan pasti ada dana bantuan sosial dari pemerintah kepada setiap keluarga miskin.

Tapi kenyataannya, welfare programs justru telah merusak mental, etos kerja dan masa depan orang-orang miskin Aborigin, bukan menolongnya keluar dari kemiskinan. Dalam masyarakat tradisional, pencarian nafkah dan kepemimpinan berada dalam domain di mana laki-laki berperan secara dominan.

Tapi welfare programs menghilangkan domain itu. Akibat-nya, kaum lelaki Aborigin merasa tidak punya arti lagi untuk bekerja keras. Para suami miskin menganggap kehidupan sosial akan tetap berjalan normal sekalipun mereka kelak tiada.

Tetapi anak-anak mereka akan berpikir ayahnya tak berguna. Mereka bahkan menjadi malu karena ayahnya penganggur, hanya hidup untuk menadah dana kompensasi pemerintah. (Allan S. S. Sompie)

• Sebelumnya: Pagi Tadi Tim Khusus Eksekusi Terpidana Mati Sumiarsih Dan Sugeng Rapat Persiapan Teknis
• Selanjutnya: Sehatkan Jantung Anda Dengan Konsumsi Minyak Ikan